Nunggak 2 Tahun, Fatimah Kini Tak Bimbang Bayar Pajak Motor
By Abdi Satria
nusakini.com-Purbalingga – “Siapa di sini yang punya kendaraan bermotor tapi belum membayar pajak?”
Pertanyaan itu dilontarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Sosialisasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bersama Tim Penggerak PKK di Graha Sarwa Guna, Selasa (12/3/2019).
Mendengar pertanyaan orang nomor satu di Jawa Tengah itu, Siti Fatimah, salah seorang kader TP PKK asal Purbalingga Wetan dengan sigap mengacungkan jari. Dengan jujur, wanita separuh baya itu mengungkapkan, saat ini dia terlambat membayar pajak hampir dua tahun.
“Soale motore sampun butut Pak. Motor Grand, belum balik nama, STNK-nya hilang. BPKB juga disekolahkan di bank. Tapi kepenginnya bayar (pajak), saestu Pak,” akunya dengan logat ngapak khas Purbalingga.
“Tobaaat,” ujar Ganjar sambil geleng-geleng kepala yang disambut gelak tawa para hadirin.
Alumnus UGM itu kemudian bertanya kepada salah seorang ASN BPPD Purbalingga yang hadir pada sosialisasi itu, tentang solusi untuk membayar pajak jika tidak ada STNK dan BPKB. Petugas tersebut menjelaskan, Fatimah dapat mengurus surat kehilangan STNK ke kepolisian terdekat dan surat keterangan penjaminan BPKB ke bank. Surat keterangan tersebut nantinya dapat digunakan oleh Fatimah sebagai bagian dari persyaratan membayar pajak kendaraan bermotor.
“Besok diurus Bu, pajake dibayar,” pesan Ganjar kepada Fatimah yang dijawab dengan anggukan mantap.
Gubernur kembali bertanya kepada para kader TP PKK, siapakah di antara mereka yang membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Tutiarti, salah seorang kader TP PKK mengacungkan jari. Ganjar pun menantang Tuti untuk menyampaikan imbauan kepada rekan-rekannya agar membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
“Bagi ibu-ibu yang mempunyai kendaraan bermotor, membayar itu sangat mudah kalau kita tepat waktu. Dengan membayar pajak artinya kita membantu pemerintah untuk memperbaiki jalan dan lainnya. Kalau tepat waktu membayar pajak, kita di jalan itu nggak khawatir diberhentikan polisi karena nunggak pajak,” imbaunya.
Senada dengan Tuti, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Atikoh Ganjar Pranowo menjelaskan, pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan tepat waktu merupakan modal pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan menyejahterakan masyarakat.
“Insya Allah ini modal pemerintah daerah untuk bisa menyediakan fasilitas infrastruktur yang lebih baik,” ujarnya.
Atikoh juga berpesan agar para kader TP PKK bersama stakeholders dapat bersinergi dalam mencegah stunting di Jawa Tengah. Pihaknya mencontohkan, kerja keras TP PKK dan stakeholders lainnya dalam mengimplementasikan program 5NG yang sukses menurunkan angka kematian ibu di Jawa Tengah.
“Berkat sumbangsih ibu-ibu, Provinsi Jawa Tengah secara signifikan bisa menurunkan AKI, bahkan bisa melampaui target SDG’s. Matur suwun sanget,” ucapnya.(p/ab)